Perairan Surabaya-Sidoarjo dan Kehadiran HGB: Fakta Terbaru

Kami sedang mengungkap kebenaran penting tentang perairan Surabaya-Sidoarjo dan keberadaan HGB yang kontroversial, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1996. Tanah ini, yang awalnya ditujukan untuk budidaya perikanan oleh nelayan lokal, telah mengalami praktik paksa yang mengarah pada penjualan paksa hak penangkapan ikan. Sekarang berakhir pada tahun 2026, pemilik saat ini menghadapi pengawasan dari BPN Jatim, yang menyelidiki keabsahan klaim tanah mereka mengingat pelanggaran regulasi historis. Dampak bagi komunitas lokal sangat mendalam; pengikisan hak mereka membahayakan baik mata pencaharian mereka maupun ekosistem lokal. Seiring kami menggali lebih dalam, kami akan mengungkap lebih banyak tentang taruhan yang terlibat dan kebutuhan mendesak akan praktik berkelanjutan.

Penemuan HGB di Sidoarjo

Pada tahun 1996, penemuan Hak Guna Bangunan (HGB) di Sidoarjo, yang meliputi sekitar 656 hektar, menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai penggunaan lahan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Menggunakan aplikasi Bhumi, Thanthowy Syamsuddin menunjuk area ini, mengungkapkan pola kepemilikan lahan yang mengkhawatirkan.

Awalnya ditetapkan untuk akuakultur nelayan setempat, banyak yang tertipu menjual hak mereka di bawah tekanan dari pihak berwenang.

HGB yang dikeluarkan pada tahun 1996, dijadwalkan berakhir pada tahun 2026, dengan PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang sebagai pemilik saat ini.

Penyelidikan oleh BPN Jatim sedang dilakukan untuk menilai keabsahan penerbitan HGB ini, khususnya mengenai kepatuhan terhadap regulasi HGB yang melarang hak tersebut di atas badan air.

Kesaksian para nelayan menyoroti adanya potensi paksaan, meminta perhatian kita.

Tindakan Investigasi oleh Otoritas

Saat mengungkap kompleksitas seputar Hak Guna Bangunan (HGB) di Sidoarjo, kita menemukan bahwa penyelidikan oleh BPN Jatim sangat penting untuk memahami legitimasi kepemilikan dan penggunaan tanah. Fokus mereka terhadap 656 hektar yang dikeluarkan pada tahun 1996, yang akan berakhir pada tahun 2026, menyoroti implikasi hukum yang signifikan.

Melalui keterlibatan dengan nelayan lokal dan pejabat pemerintah, mereka telah mengungkap kesaksian yang mengkhawatirkan tentang paksaan selama proses alokasi tanah. Keterlibatan komunitas ini penting untuk transparansi.

Tindakan ini tidak hanya mencari pertanggungjawaban tetapi juga memberdayakan komunitas untuk merebut kembali hak mereka.

Dampak pada Komunitas Lokal

Penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai proses alokasi tanah mengungkapkan realitas yang keras bagi komunitas lokal di Sidoarjo.

Nelayan lokal menghadapi ancaman besar terhadap hak-hak penangkapan ikan mereka karena lebih dari 656 hektar tanah yang ditetapkan untuk HGB mengganggu akses ke perairan penting untuk penangkapan ikan.

Banyak dari kita ingat bagaimana nelayan disesatkan selama era Orde Baru, menerima kompensasi yang sangat sedikit sambil dipaksa untuk menjual tanah mereka.

Sejarah paksaan ini telah mengikis ketahanan komunitas, membuat kita rentan.

Kami tidak hanya bergantung pada perairan ini untuk mata pencaharian kami, tetapi perubahan penggunaan lahan membahayakan ekosistem lokal, membahayakan baik kegiatan penangkapan ikan kami maupun kesehatan komunitas secara keseluruhan.

Kita harus mendorong praktik berkelanjutan yang menghormati kebutuhan kami bersama dengan kepentingan komersial.